Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara . ... Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR). ... Bagaimana proses/prosedur penerbitan IPR ...

Ketentuan mengenai SIPB tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang …

Jika yang mengajukan permohonan IUP adalah sebuah perusahaan Firma atau komanditer maka persyaratan perlengkapan administrasi adalah sebagai berikut: Pengajuan untuk izin usaha pertambangan Eksplorasi mineral logam dan batubara: Surat permohonan untuk usaha ekstraktif kepada Kementerian Mineral dan Batubara.

Pantas Jokowi 'Murka' Ekspor Bijih Bauksit Capai 21 Juta Ton. Pak Jokowi, Pengembangan Hilirisasi Tambang Butuh Kemudahan. Waktu Berakhir, ESDM: Sebagian Besar Sudah Ekspor Batu Bara. a. amar putusan memuat: 1. menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau, 2. memerintahkan untuk …

REKOMENDASI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia no 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara …

Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 23/10"), tiap pihak selain pemegang IUP OP atau izin sementara yang melakukan kegiatan jual beli mineral dan/atau batubara wajib memiliki IUP K OP Pengangkutan dan Penjualan. Berikut adalah kutipan pasal-pasal …

Terkait dengan hal tersebut salah satu kententuan dalam pasal 173C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 adalah adanya penghentian sementara kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara terkait penerbitan izin baru untuk jangka paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun …

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan batubara. 3. Persyaratan - Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Menteri Gubernur atau Bupai / Walikota sesuai dengan kewenangannya. …

dalam menerbitkan izin pertambangan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 6, 7,

pertambangan mineral dan batu bara terdiri dari : a. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan …

PP ini mengatur mengenai: 1) rencana pengelolaan mineral dan batubara nasional; 2) perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara; 3) izin usaha pertambangan; 4) izin pertambangan rakyat; 5) izin usaha pertambangan khusus; 6) IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian; 7) surat izin penambangan batuan; …

Izin Usaha Galian C merupakan sebuah izin yang diberikan oleh Pemerintah pada perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan penggalian atau eksplorasi di dalam tanah milik pemerintah. IZIN GALIAN C diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. IZIN GALIAN C adalah …

Prosedur Penambahan Kapasitas Produksi Tambang ... Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan ... sebagaimana diatur di dalam Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana terakhir diubah dengan …

Reklamasi dan Pascatambang bagi Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) Penyerahan Lahan Pascatambang

Syarat dan Prosedur Mendapatkan Izin Usaha Pertambangan. February 4, 2021. ... -Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut dengan IUP) adalah izin untuk melaksanakan …

Tahun 2010 tentang izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2013 tentang tata cara dan prosedur penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta batubara dan per-tambangan rakyat di Kabupaten Siak. Dengan sudah diaturnya jenis …

Pertambangan Mineral dan Batubara 1.Pengelompokkan golongan Mineral dan Batubara 2.Rencana Pengelolaan Minerba Nasional 3. Perizinan Berusaha di bidang …

Informasi Prosedur Pelayanan PENERBITAN IZIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS. Beranda; Profil. Visi Misi Tugas dan ... PENERBITAN IZIN PENETAPAN LOKASI TERMINAL KHUSUS Kontak ... dari instansi terkait dengan kegiatan usaha pokok diantaranya : pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, …

7. viiPenataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK Ringkasan Eksekutif L aporan hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kordinasi dan Superivisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang dimulai …

bentuk perizinan di bidang pertambangan adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, berlaku sistem perizinan pertambangan dengan menganut sistem kontrak yaitu dalam bentuk Kontrak Karya dan PKP2B (khusus untuk batubara) dan sistem izin

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan anyar terkait pengajuan permohonan persetujuan perluasan …

atau WIUP batubara, dibentuk panitia Lelang oleh: a. Menteri, untuk panitia Lelang WIUP mineral logam atau WIUP batubara yang berada di lintas provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut garis pantai; dan b. gubernur, untuk panitia Lelang WIUP mineral logam dan WIUP batubara yang berada dalam 1 (satu)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara …

Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Minerba ... Pemberian persetujuan pengalihan saham pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); g. Kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya sera UU lain yang

Tata Cara Permohonan SIPB. Menjawab pertanyaan pertama Anda, permohonan SIPB diajukan kepada Menteri di bidang pertambangan mineral dan batubara ("Menteri"), [7] berdasarkan permohonan yang telah memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan dan finansial. [8] Selain persyaratan tersebut, permohonan juga harus …

Abstract. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perizinan pertambangan di Indonesia. Pemberian izin merupakan salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah, dimana dalam hal ...

Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan. 27 Desember 2021. 3. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan Batubara. 4 Januari 2021. 4. Persyaratan Permohonan Izin Usaha Pertambangan Khusus Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. 4 Januari 2021. 5.

Smartlegal.id -. "Izin usaha pertambangan untuk kegiatan operasi produksi diberikan setelah pelaku usaha telah mengantongi IUP eksplorasi.". Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) PP 96/2021 membagi IUP …

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiratmadinata, Rabu (10/4/2019), menjelaskan, pemerintah telah melakukan telaah atas dokumen dan kajian terhadap prosedur penerbitan izin usaha pertambangan PT. Emas Mineral Murni (EMM) di Wilayah Provinsi Aceh yang meliputi Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah.

kewenangan pemprov mengeluarkan penerbitan dan pencabutan izin tambang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut ada pasal yang menjelaskan tentang kewenangan gubernur untuk penerbitan dan pencabutan izin tambang. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)

Jakarta - Penataan pertambangan mineral dan batubara mulai bergulir. Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Beleid yang ditandatangani Menteri ESDM tanggal 30 Desember 2015 itu …

IUP eksplorasi adalah izin yang diberikan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam rangka pertambangan. Menurut Pasal 29 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (" PP 23/2010 "), IUP eksplorasi diberikan …